close
Foto 1

Temu Akbar 3 Mufakat Budaya Indonesia telah dilangsungkan di Jakarta pada 23-25 November 2018, terbagi dalam 5 sidang, yaitu Komisi Ideologi, Komisi Konstitusi, Komisi Kenegaraan, Komisi Kebangsaan, dan Komisi Kebudayaan. Berikut adalah Pokok-Pokok Pikiran Sidang Komisi Kebangsaan:  

  1. Realitas di era mutakhir, mengalami kemerosotan values dalam berbagai aspek kehidupan. Pewarisan nilai-nilai luhur suku bangsa belum mendapatkan wacana  yang memadai dalam praktik sosial-kultural di Indonesia. Terjadi perubahan tata nilai dan tata hidup bangsa membawa pada pola kehidupan yang pragmatis dan material. Karena itu Komisi Kebudayaan MBI merasa perlu mengembalikan nilai-nilai luhur yang selama ini dilupakan sebagai dasar berpikir yang relevan untuk kebudayaan masa depan Indonesia.
  2. Kebudayaan Indonesia dipahami dan diidentifikasi sebagai manifestasi dari nilai luhur tiap suku bangsa yang perlu diwariskan, dilestarikan, dan diciptakan kembali. Kebudayaan Indonesia mengikat 745 suku bangsa untuk berproses, berinteraksi, dan bereproduksi dalam hubungannya dengan pembentukan identitas kebangsaan yang bersifat multikultur, cair, dan dialektis antara gunungan (kontinental)-bahari.
  3. Praktik pewarisan, pengembangan, dan pelestarian didasarkan pada nilai-nilai kebaikan bersama sehingga kekayaan sumber daya di daerah-daerah seluruh Indonesia menjadi bagian dari strategi untuk memperkaya dan memberdayakan kebudayaan. Identitas kebangsaan yang sudah teridentifikasi sudah tecermin di dalam Pancasila, yakni ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kebebasan, kebersamaan, dan keadilan sosial. Fusi masing-masing unsur tersebut sangat bermanfaat untuk memperkaya kahazanah identitas kebudayaan Indonesia, dan meski terus menerus kita re-thinking, re-interpertasi, re-vitalisasi agar senantiasa mendapatkan aksentuasi-nya secara kontekstual dalam praksis kehidupan berbangsa dan bernegara.
  4. Perlu pranata baru yang direkonstruksi tafsirnya tentang identitas melalui perkembangan ilmu dan teknologi untuk meneguhkan budaya Indonesia. Kebudayaan Indonesia perlu pola yang terbuka, inklusif, relasional, dan kesediaan belajar.
  5. Gagasan tentang nilai, pranata, hingga praksis kebudayaan perlu diarahkan pada nilai-nilai yang sudah disepakati di dalam kearifan lokal yanh telah digali melalui transliterasi, tranlasi, dan transformasi nilai. Contoh, “desa kala patra” sebagai bagian dari kearifan Bali memerlukan format yang tepat dalam praktik kebudayaan mutakhir. Sebagai tuntunan yang berbentuk kearifan lokal memerlukan kemasan dalam strategi tontonan sehingga dapat bermamfaat untuk proses tafsir identitas kebangsaan yang bertumbuh. Disinilah keterlibatan penyelenggara negara adalah niscaya. Perasan ide dan gagasan komisi budaya MBI perlu ditindaklanjuti secara nyata, menyentuh dan berkesinambungan.
  6. Kebudayaan memang tidak cukup dirumuskan karena diversitas kebudayaan begitu luas dan kaya. Diantaranya terdapat kearifan lokal yang perlu dikenal dan tidak dibiarkan terapung, yang perlu di reinterpretasi dan revitalisasi. Identitas kebudayaan Indonesia perlu “dikejar” mulai dari ke belakang sampai ke depan yang tidak terputus. Meskipun tidak mungkin dirumuskan bukan berarti tidak memiliki rumusan. Budaya di sini dilihat sebagai definisi yang mengalir, dan budaya adalah adiluhung. Tersebar di seluruh Nusantara, dia akan terbentuk sendiri secara alami dan menjadi suatu karakter yang dapat dirasakan oleh bangsa ini. Secara sosio-historis Indonesia mengalami penyusutan kultural dan simbolik hingga tak mengenal dirinya sendiri dan oleh karena itu mudah dimanipulasi melalui destruksi asing.
  7. Sastra adalah salah satu bentuk simbolik untuk mengenal kebudayaan. Pada tahun 1892 sastra Nusantara yang dikeluarkan oleh Inggris pada tahun 1977 dalam bentuk katalog. Bahkan tentu kita dapat menemukan jauh sebelumnya, terdapat sastra-sastra luhur dalam babad, serat, tabo, dan sejenisnya yang saat ini sulit sekali kita dapatkan, dan barangkali sebentar lagi akan musnah. Dalam teks-teks sastra tersebut kita dapat menggali sedemikian rupa zaman yang direkam dan diperlihatkan bagaimana menghadapi zaman. Kita bangsa Indonesia dapat belajar dari semua itu. Saati ini zaman ditentukan oleh teknologi informasi yang disebut internet, orang menyebutnya zaman milenial. Tidak ada masalah dengan zaman ini, sebab antar zaman dan peradaban semestinya tidak terputus. Yang menjadi masalah adalah apabila era teknologi informasi ini tidak diisi dengan pengetahuan kita soal Nusantara, soal kebudayaan yang telah disebutkan di atas: multi-diversitas.
  8. Oleh karena itu perlu ada re-thinking tentang kebudayaan Indonesia, dengan catatan tanpa menghilangkan jejak, simbol, kearifan lokal, sastra-sastra luhur, yang merupakan jejak itu sendiri dan perlu ditelusuri lagi. Kita memang telah kehilangan dan terputus dari jejak-jejak tersebut, sebab tidak terintegrasi dalam bidang pendidikan. Pendidikan menjadi produk budaya yang seharusnya dapat membantu kita dalam merumuskan hal ini, yang kemudian terpecah belah oleh urusan politik. Demikian forum Komisi Kebudayaan ini mencoba menjadikan diskusi sebagai intisari untuk sikap kita tentang Mufakat Budaya.

 

Jakarta, 24 2018

Pimpinan Sidang Komisi Kebudayaan

Saifur Rohman

 

Tags : Mufakat Budaya IndonesiaSidang Komisi KebudayaanTemu Akbar 3
Ita Siregar

The author Ita Siregar

Leave a Response