close
foto diskusi MI 1

Rangkaian keempat Diskusi Publik Mufakat Budaya Indonesia (MBI) telah dilakukan di Ruang Rapat Besar Harian Media Indonesia di Kedoya Jakarta, pada pagi Selasa, 6 November 2018. Kali ini diskusi menghadirkan narasumber Mahfud MD, Komaruddin Hidayat, Refly Harun dan Radhar Panca Dahana, serta moderator Abdul Kohar

Ringkasan sebagai berikut:

Prof Dr Mahfud MD

Judul diskusi Menimbang Kembali Konstitusi Kita adalah tepat karena MPR sekarang telah membentuk satu panitia untuk menyiapkan rancangan perubahan terbatas pada UUD, terbatas pada mengembalikan fungsi, tugas dan wewenang MPR dalam menetapkan GBHN.

Menimbang kembali artinya menilai kembali secara mendalam dan kemungkinan itu terbuka dilakukan. UUD adalah produk situasi karena secara teori UUD adalah resultante dari situasi sosio-politik-ekonomi pada waktu dibuat. Kalau situasi dan waktu berubah, UUD pun dapat diubah.

Sejak dulu Negara ini sudah mengubah konstitusi berkali-kali dan tidak terkait dengan teori tertentu. Hukum kita tidak mengikut trias Politica tetapi panca as politika bahkan sekarang hasta as politica, 8 poros kekuatan. UUD Indonesia tidak seperti Amerika karena DPD kita punya kekuasaan legislatif penuh. Di Amerika, UU akan disetujui oleh parlemen dan senat, bila tak setuju boleh melakukan veto, dibawa ke Senat, dan dikembalikan ke kongres yang dipimpin oleh Mahkamah Agung.

Indonesia membuat hukum sendiri berdasarkan nilai-nilai domestik. Dan konstitusi Indonesia tidak asli seperti halnya badan legislatif, eksekutif, dan yudikatif kita pun. Seperti sistem pemerintahan khilafah tidak asli, dan tidak diatur oleh Al Quran dan Hadis. Sekarang ada 57 sistem khilafah di Negara berbeda di dunia.

Indonesia pernah 4 kali berturut-turut mengubah UU. Ketika reformasi mengubah UUD untuk memberantas KKN namun faktanya KKN menggila meski ada beberapa kemajuan juga. Di daerah, banyak perkara tanah memiliki banyak izin karena ganti bupati menerbitkan izin berbeda. Pernah ada kasus, jatah lahan pertambangan lebih luas daripada luas kabupatennya.

Tidak pernah dalam sejarah kita menerima UU yang tidak berubah. UUD 45 bertahan 2 bulan sebelum diusulkan diganti oleh Sjahrir. Kemudian Hatta meminta mengubah satu pasal. Orang berpendapat voting tidak sesuai dengan Pancasila padahal Negara kita dibentuk dengan voting. Pertama pemilu, ada 54 orang meminta sistem demokrasi, 7 kerajaan, 1 abstain. Lalu diubah lagi ke negara federal, lalu sistem presidensil ke parlementar. Tahun 1949 diubah resmi ke negara serikat, 4 bulan diprotes oleh Natsir kembali ke negara kesatuan. Karena sering karena itu pernah disebut UUD Sementara. Ketika terjadi pelanggaran besar-besaran, diubah lagi. Kita pernah mengalami demokrasi terpimpin, kemudian kembali menjadi demokrasi.

Ketika Bung Karno jatuh, OrBa mengatakan akan melaksanakan UUD 45 secara murni dan konsekuen. Menimbulkan reaksi luar biasa, dan setelah Suharto jatuh, diubah lagi, bahkan sebelum disahkan sudah dirobek oleh seorang yang protes. Tidak ada konsep yang akan diterima oleh 275 juta kepala rakyat Indonesia.

Intinya, filosofi sebuah konstitusi baik dan dimaksudkan untuk kepentingan rakyat. Bila dalam pelaksanaannya tidak sesuai, itu masalah lain. Prinsipnya, konstitusi harus ditaati selama dia berlaku.

Prof Dr Komaruddin Hidayat

Menggarisbawahi pernyataan Prof Mahfud yang mengatakan teori tidak mutlak diperlukan, tetapi tetap dapat dipakai agar tidak mulai dari awal. Sebuah teori dianggap bagus pandangan kaum pragmatik, karena seperti sebuah produk, dapat diketahui untuk menilai produknya.

Dalam konteks negara, kita sebagai WN, hierarki konstitusi dan uu berbeda namun bahwa ia mengamati konstitusi atau UU di Indonesia membuat sintesa 3 elemen demokrasi dunia, yaitu teokrasi, liberalisme, sosialisme.

Sila ketuhanan diambil dari komponen teokrasi dengan banyak unsur keagamaan. Kontestasi antar ormas dari antarparpol menarik. Sekarang ormas lebih menarik malah parpol tidak lagi menarik karena tidak ada identitas.

Sila kemanusiaan, elemen dari liberalisme  dan humanisme, kebebasan invididu. Dalam pancasila awal, ini disebut pertama, barangkali sebagai ekses terlalu lama dijajah maka yang muncul pertama kemanusiaan, sebagai resultante bitter memori lama dijajah.

Sila musyawarah mufakat, ini diambil dari elemen sosialisme. Menyatukan elemen-elemen yang paradoksal.

Menurut Yuval Noah Harari, intelektual muda Yahudi, bangsa-bangsa di dunia ini mengalami 3 problem, yaitu teknologi, politik dan identitas.

1) Masalah Teknologi. Bila satu Negara tertinggal teknologi sulit bersaing dengan negara lain meski sumber alamnya melimpah. Neokapitalisme baru ini dengan kekayaan yang tidak berdasarkan berapa luas tanah, berapa capital dan industri, tetapi mesin siapa yang menguasai big data dan mengendalikan jaringan informasi. Bill gates kekayaannya tidak dihitung dari kapital tetapi kekuasaannya. Indonesia jauh ketinggalan dari Singapura dalam hal ini.

2) Masalah Politik. Dalam hal ini mungkin SDM, aturan, tata negara, konstitusi, mekanisme, dll. Kalau gagal maka hasilnya akan berantakan. Di beberapa negara seperti di Syria, dan beberapa Negara di Timur Tengah negara yang ikut demokrasi justru yang paling ribut. Yang tidak menganut sistem demokrasi relatif lebih aman. Arab Saudi termasuk aman meski mencekam juga. Emirat, Yaman, Qatar, aman yang kerajaan. Masalah politik harus dijawab oleh situasi lokalitasnya. Ketika aspek politik nya salah seperti yang terjadi di Yunani, Argentina, Venezuela, Lybia, negara kaya namun akhirnya berantakan juga.

3) Masalah Identitas. Negara berteknologi maju namun ternyata tidak hilang. Negara Amerika Serikat yang menganut demokratis paling modern, masalah identitas menguat pada masa Trump. Hanya di sana, aspek politik dan teknologi mapan sehingga masalah identitas terkendali.

Komaruddin mengkhawatirkan masalah identitas di Indonesia. Bila tidak diimbangi dengan agenda politik dan teknologi yang tepat, dan bila tidak diselesaikan dengan baik, akan menambah masalah dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Dalam kaitannya dengan UU, yaitu 1) Masalah politik yang memburuk ketika rekrutmen anggota legislatif dan eksekutif tidak dilakukan dengan baik. Dengan demikian bukan orang yang terbaik yang duduk di sana. Yang terbaik malah termarginalkan karena membentur dua tembok kekuatan, yaitu 1) pemodal dan punya massa sehingga kapitalis sudah pada lini konstituti dan uu. Otoritas dalam mempromosikan legislatif dan eksekutif tergantung pemodal -cukongnya, yang bila tidak lepas dari cukong akan menggeroti kualitas kehidupan negara.

Sulit memisahkan partai dan uang. Biaya partai parpol mahal. Negara tidak memberi dana yang cukup. Akhirnya, posisi –legislatif dan yudikatif tadi- dilelang. Siapa punya uang punya massa, sila nyalon. Orang-orang pintar, aktivitis partai dengan idealisme namun karena tak punya uang, akan kalah. Orang yang duduk di legislatif adalah kw 2, kw3. Politik yang tidak menyelesaikan masalah.

Dulu karena popular, artis yang punya massa. Sekarang simbol-simbol agama dianggap paling seksi digunakan dalam menggalang kohesi sosial. Karena, identitas ormas dengan simbol agama lebih menonjol dari parpol yang sekarang tambah tidak jelas identitasnya. Juga instrument agama lebih mudah dimainkan daripada parpol.

Dulu suara rakyat dibungkam ketika orde baru, sekarang dibuka selebarnya. Mata rantainya didekatkan. Oleh karena itu dibuatlah pilkada langsung agar muncul putra-putra terbaik daerah. Asumsinya, putra daerah lebih dikenal oleh rakyat maka akan bertanggung jawab kepada rakyatnya. Tapi asumsi itu meleset. Pilkada malah menghasilkan sekian banyak koruptor. Tentang hal itu ada kemungkinan, 1) biarkan proses itu agar makin matang, 2) tarik kembali UU dan dikembalikan ke DPR saja. Karena kebebasan yang overdosis akan membunuh kebebasan itu sendiri,

Demokrasi dan hukum harus berjalan dengan baik. Kalau hukum overdosis akan membunuh demokrasi. Demokrasi berkembang hukum pun harus berkembang. Demokrasi terlalu bebas akan menjadi anarki.

Satu teori mengatakan, kalau income perkapita rakyat Indonesia di atas 6000 dan pendidikan merata, maka demokrasi baik. Indonesia bukan negara kontinental, namun kepulauan yang tersebar. Tingkat ekonomi dan pendidikan jomplang. Sense of citizenship (rasa warga Negara) belum tumbuh. Yang muncul warga kelompok identitas, bukan citizen.

Oleh karena itu perlu mencari sumber masalah pada hulu. Yaitu UU dan konstitusi. Pada ketimpangan ekonomi yang terjadi karena masalah pada hulu. Di Indonesia, semangatnya Pancasila tetapi UU-nya liberal alias kepala ke utara kaki ke selatan. Salah satu contoh saja bahwa kekayaan alam dan hutan, dll di negeri ini, dimiliki pribadi. Sementara dalam idealisme Pancasila, seluruh ala mini milik bangsa. Jadi baik kalau kita membenahi dulu persoalan UU.

 

Dr Refly Harun

Ada 3 sikap memandang konstitusi:

1) pandangan status quo, merasa UU sudah mapan. Mereka sudah puas dengan perubahan konstitusi.

2) pandangan progresif, mereka yang menganggap hasil perubahan belum pas, perlu beberapa yang harus disempurnakan. Misalnya, kelembagaan DPD, presiden, independensi.

3) pandangan regresif ingin kembali ke UUD 45. Ada beberapa manifesto partai  politik tertentu ingin kembali ke ini.

Ia memilih sikap kedua. Dari sisi teori, perubahan konstitusi seharusnya karena krisis politik, gonjang-ganjing politik, perubahan kepemimpinan nasional, perubahan sistem politk perubahan bentuk negara. Indonesia, Filipina, Thailand, Negara-negara Arab –ketika mengalami Arab Spring- juga uni soviet.

Ada beberapa lembaga yang tidak optimal. MPR misalnya, bertugas melantik presiden dan wapres yang hanya kapan-kapan. Memilih pres dan wapres ketika keduanya berhalangan, itu belum tentu sekali terjadi. Memilih pres dan wapres ketika keduanya berhalangan, itu pun kapan-kapan. Keberadaan MPR harus dievaluasi.

Lalu keanggotaan DPR. Anggota DPR dari propinsi Jatim atau Jabar bisa sampai 30-40 orang. Sementara DPD hanya 4. Sementara itu juga kewenangan DPR tidak ada padahal memiliki anggaran trilyunan.  Pada MK, disayangkan hanya diberi kewenangan pengujian UU. Seharusnya ada konstitusional kontrol. Pengujian UU harus ke MK. Pilihannya mengoptimasikan peran konstitusi.

Dalam termin kedua, presiden sebaiknya sudah memikirkan hal-hal strategis dan paradigmatik,  dimulai dari pembentukan kabinet yang baik untuk program jangka panjang Indonesia. Ada komisi-komisi yang terjadi dari pada ahli/negara untuk meninjau ulang UUD 45 dengan kesalahan paling sedikit. Lalu dibuat tim lain untuk meninjau ketatanegaraan, aturan di bawah konstitusi, UU politik, UU pemilu sehingga hukum tidak dibuat lemah.

Radhar Panca Dahana

Berangkat dari ungkapan lama tentang empat pilar harga mati. Dan itu sudah cukup kuat terpatri di banyak kalangan seperti pejabat, pemerintahan, menkopolman, senior-senior. Seharusnya tidak ada kecenderungan sakralisasi yang 4 itu. Bendera bahasa semua harga mati kalau begitu.

Di negeri ini bahkan Pancasila lebih sakral dari kitab suci. Siapa berani menyentuh preambul di Pancasila. Suku bangsa yang sudah ribuan tahun dan sudah mengembangkan dirinya, tiba-tiba dipatenkan atau dibunuh oleh sebuah produk; sementara yang abadi kita korek-korek. Artinya, konstitusi dan UU tidak mampu lagi dipakai untuk menjawab masa depan dan perkembangan yang tidak unpreditable.

Para bapak ibu perintis negeri ini sudah sekitar 70 tahun lalu menjawab keadaan masa itu. Dan tidak memahami keadaan kita sekarang. Oleh karena itu diusulkan untuk diselesaikan oleh konstitusi, melakukan amandemen terhadap konstitusi terhadap diri sendiri dan bangsa. Banyak persoalan yang tidak selesai karena ketika berhadapan dengan realita di luar konstituti menjawabnya.

Misalnya, masalah iklim yang menyerang seluruh dunia. Dalam waktu 12 tahun lagi atau ketika suhu bumi naik 1,5 derajat, sekarang 0.2., yang terjadi 60 negara hilang. Bumi akan kekeringan berkepanjangan, kebakaran bertahun-tahun, hijrah penduduk yang luar biasa, dan sumber daya begitu langka. Kita akan berperang karena sebotol bensin atau setangkai buah.

Jadi masalah bukan hanya politik dan ekonomi saja. Dalam situasi itu bagaimana bangsa dan Negara ini dapat menjawab dengan konstitusi yang begitu disakralisasi?

 

Komentar-komentar

  1. Pak Siagian

Apakah pancasila bisa masuk ke preambul uud 45, dalam rangka amandemen, sehingga Negara tidak bubar.

  1. Sugianto santoso

Beberapa oknum hukum masih rapuh. arus diungka terus. Pakar hukum memalukan karena ingin bayaran. Saya berharap masalah hukum kritis dan strategis.

  1. Suhadi sendjaja

Agama muncul karena ada kekacauan. Tidak benar kekacauan terjadi karena agama. Agama muncul agar kekacauan bisa diatasi. Itu asal mula dan landasan ini tidak boleh berubah. Peran agama dan kebudayaan menyangkut soal penataan yang dalam namun perlu waktu panjang. (itasiregar/MBI)

 

Tags : KonstitusiMenimbang KembaliMufakat Budaya Indonesiatemu akbar
Ita Siregar

The author Ita Siregar

Leave a Response